NEW PARADIGM TO ESTABLISH MPAs IN INDONESIA, LESSONS LEARNED FROM COREMAP

NEW PARADIGM TO ESTABLISH MPAs IN INDONESIA, LESSONS LEARNED FROM COREMAP

Presented by:  

Suraji

Assistant for Policy & Sustainable Fisheries - COREMAP II

 

International Symposium on Small Islands and Coral Reefs (ISSIC)

Ambon,   August 2010  

Attachment: Presentation MPA_ISSIC 2010 - suraji.pdf

NEW PARADIGM TO ESTABLISH MPAs IN INDONESIA, LESSONS LEARNED FROM COREMAP

NEW PARADIGM TO ESTABLISH MPAs IN INDONESIA, LESSONS LEARNED FROM COREMAP

Presented by:  

Suraji

Assistant for Policy & Sustainable Fisheries - COREMAP II

 

International Symposium on Small Islands and Coral Reefs (ISSIC)

Ambon,   August 2010  

Attachment: Presentation MPA_ISSIC 2010 - suraji.pdf

SAIL BANDA HASILKAN “PERNYATAAN AMBON”

sumber: http://www.dkp.go.id/archives/c/34/3167/sail-banda-hasilkan-pernyataan-ambon/

 

www.dkp.go.id

 

No. B.94/PDSI/HM.310/VIII/2010

SAIL BANDA HASILKAN “PERNYATAAN AMBON”

    

Hari ini Sail Banda (5/8)  menghasilkan Ambon Statement, sebuah kesepakatan bersama pengelolaan pulau kecil dan terumbu karang dari diskusi dua hari yang diikuti oleh perwakilan beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Filipina dan Indonesia.  Ambon Statemen disampaikan secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku, S. Assegaff didampingi Plt. Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dr. Sudirman Saad.

Pernyataan ambon berisikan  7 (tujuh) hal, yaitu: (1) wilayah kepulauan,yang  terdiri dari pulau-pulau kecil dan luas wilayah laut termasuk terumbu karang, memiliki kebijakan, perencanaan dan persyaratan pengembangan yang sangat spesifik, (2) pulau kecil dan wilayah karang memiliki ekosistem yang unik dan merupakan warisan budaya, termasuk sistem tradisional untuk mengelola daratan dan sumberdaya daya laut, (3) pulau Kecil dan terumbu karang sangat rentan terhadap dampak manusia global dan lokal, termasuk perubahan iklim dan ketidakbelanjutan manusia dalam pemanfaatannya, (4) Pemerintah Daerah harus mengakui dan melibatkan praktek masyarakat adat dan menggabungkan kedalam  inisiatif pengelolaan pesisir, (5) Perlunya mengembangkan kemitraan dengan semuastakeholders untuk melakukan rehabilitasi, pemulihan dan pelestarikan ekosistem pesisir dan pulau kecil. Peningkatan  pengetahuan berbasiskan penelitian diperlukan dalam mendukung berkontribusi efektifitas kebijakan, (6) Perlunya mengembangkan dialog internasional antara negara-negara kepulauan dan daratan guna mengidentifikasi dan kemajuan strategi global dalam mengatasi tantangan berbagai tersebut, dan (7). direkomendasikan upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim, terutama peningkatan permukaan air laut, di wilayah pulau kecil. Untuk itu, perlu disusun inisiatif adaptasi dan mitigas yang mendesak, dan upaya nasional dan internasional dalam mengurangi emisi karbon.

Kegiatan simposium pulau kecil dan pengelolaan terumbu karang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syamsul Ma’arif pada hari rabu (4/8). Dalam kesempatan tersebut, Syamsul menegaskan kembali bahwa perubahan iklim akan berdampak terhadap hilangan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, program penyelamatan terumbu karang tidak hanya menjadi program nacional, tetapi juga menjadi program Internasional. Simposium ini diikuti oleh 389 peserta dan 89 peserta diantaranya turut serta menyampaikan paparan mengenai pulau kecil dan pengelolaan terumbu karang dalam perspektif nasional dan internasional.

 

 

Jakarta, 5 Agustus 2010    

Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi   

 

 

                       

 

Dr. Soen’an H. Poernomo         

 

 

Narasumber :

1. Prof, Dr, syamsul Ma’arif, Sekjen (HP.0811119705).
2. Dr. Sudirman Saad, plt.Dirjen KP3K (0811154389)
3. Dr. Soen’an H. Poernomo, M. Ed, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 08161933911).

SAIL BANDA HASILKAN “PERNYATAAN AMBON”

sumber: http://www.dkp.go.id/archives/c/34/3167/sail-banda-hasilkan-pernyataan-ambon/

 

www.dkp.go.id

 

No. B.94/PDSI/HM.310/VIII/2010

SAIL BANDA HASILKAN “PERNYATAAN AMBON”

    

Hari ini Sail Banda (5/8)  menghasilkan Ambon Statement, sebuah kesepakatan bersama pengelolaan pulau kecil dan terumbu karang dari diskusi dua hari yang diikuti oleh perwakilan beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Filipina dan Indonesia.  Ambon Statemen disampaikan secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku, S. Assegaff didampingi Plt. Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dr. Sudirman Saad.

Pernyataan ambon berisikan  7 (tujuh) hal, yaitu: (1) wilayah kepulauan,yang  terdiri dari pulau-pulau kecil dan luas wilayah laut termasuk terumbu karang, memiliki kebijakan, perencanaan dan persyaratan pengembangan yang sangat spesifik, (2) pulau kecil dan wilayah karang memiliki ekosistem yang unik dan merupakan warisan budaya, termasuk sistem tradisional untuk mengelola daratan dan sumberdaya daya laut, (3) pulau Kecil dan terumbu karang sangat rentan terhadap dampak manusia global dan lokal, termasuk perubahan iklim dan ketidakbelanjutan manusia dalam pemanfaatannya, (4) Pemerintah Daerah harus mengakui dan melibatkan praktek masyarakat adat dan menggabungkan kedalam  inisiatif pengelolaan pesisir, (5) Perlunya mengembangkan kemitraan dengan semuastakeholders untuk melakukan rehabilitasi, pemulihan dan pelestarikan ekosistem pesisir dan pulau kecil. Peningkatan  pengetahuan berbasiskan penelitian diperlukan dalam mendukung berkontribusi efektifitas kebijakan, (6) Perlunya mengembangkan dialog internasional antara negara-negara kepulauan dan daratan guna mengidentifikasi dan kemajuan strategi global dalam mengatasi tantangan berbagai tersebut, dan (7). direkomendasikan upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim, terutama peningkatan permukaan air laut, di wilayah pulau kecil. Untuk itu, perlu disusun inisiatif adaptasi dan mitigas yang mendesak, dan upaya nasional dan internasional dalam mengurangi emisi karbon.

Kegiatan simposium pulau kecil dan pengelolaan terumbu karang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syamsul Ma’arif pada hari rabu (4/8). Dalam kesempatan tersebut, Syamsul menegaskan kembali bahwa perubahan iklim akan berdampak terhadap hilangan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, program penyelamatan terumbu karang tidak hanya menjadi program nacional, tetapi juga menjadi program Internasional. Simposium ini diikuti oleh 389 peserta dan 89 peserta diantaranya turut serta menyampaikan paparan mengenai pulau kecil dan pengelolaan terumbu karang dalam perspektif nasional dan internasional.

 

 

Jakarta, 5 Agustus 2010    

Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi   

 

 

                       

 

Dr. Soen’an H. Poernomo         

 

 

Narasumber :

1. Prof, Dr, syamsul Ma’arif, Sekjen (HP.0811119705).
2. Dr. Sudirman Saad, plt.Dirjen KP3K (0811154389)
3. Dr. Soen’an H. Poernomo, M. Ed, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 08161933911).

RUMUSAN WORKSHOP SINKRONISASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP)

RUMUSAN WORKSHOP SINKRONISASI DAN KOORDINASI

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP)

Hotel Jayakarta – Lombok, 24-25 Juli 2010

Berdasarkan Presentasi, diskusi dan Pembahasan Workshop yang dilaksanakan selama 2 (dua) Hari pada tanggal 24 – 25 Juli 2010 dengan peserta sebagaimana terlampir, merumuskan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

-       Memperkuat mekanisme koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya hayati laut, terkait kelembagaan dan komitmen bersama dalam pengelolaan KKP ditingkat pusat dan daerah. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Naskah Komitmen/MoU Kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Unit Organisasi Pengelola KKP.

-       Informasi pembelajaran dalam pengelolaan KKP yang telah dilaksanakan, selanjutnya dapat dirumuskan menjadi strategi dan program bersama dalam pengelolaan Kawasan Konservasi yang berkelanjutan, perlu dibuat matriks program kegiatan rinci yang dapat dikerjasamakan.

-       Inisiasi pengelolaan laut sawu yang sudah berjalan perlu dilanjutkan dengan dukungan penguatan SDM, acuan/pedoman kebijakan, dan upaya pengelolaan KKP yang nyata di lapangan.

-       Strategi pendanaan berkelanjutan dan pola pengelolaan KKP berbasis masyarakat perlu dikembangkan.

-       Dukungan Kemitraan organisasi pengelolaan KKP perlu terus dilanjutkan sebagai bagian dari kolaborasi pengelolaan KKP.

-       Beberapa metode penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ada perlu integrasi dan distandarkan, selanjutnya dapat dibahas lebih lanjut dan dapat dijadikan acuan dalam penilaian efektifitas pengelolaan KKP di Indonesia.

-       Pencapaian target Pengelolaan KKP yang berkelanjutan menjadi target Inpres No. 01/2010 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 dan Inpres No.3/2010 tentang PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN.

-       Pertemuan stakeholder selanjutnya diharapkan dapat dilakukan untuk membahas lebih detil mengenai rencana aksi pengelolaan KKP, utamanya terkait mekanisme kelembagaan pengelolaan, upaya pokok pengelolaan yang efektif dan pendanaan yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menjawab target RPJM II (2010-2014), yaitu Pengelolaan KKP seluas 14,5 Juta Ha secara efektif dan berkelanjutan.

Demikian Rumusan ini untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

Lombok, 25 Juli 2010

Perwakilan Peserta Workshop

RUMUSAN WORKSHOP SINKRONISASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP)

RUMUSAN WORKSHOP SINKRONISASI DAN KOORDINASI

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP)

Hotel Jayakarta – Lombok, 24-25 Juli 2010

Berdasarkan Presentasi, diskusi dan Pembahasan Workshop yang dilaksanakan selama 2 (dua) Hari pada tanggal 24 – 25 Juli 2010 dengan peserta sebagaimana terlampir, merumuskan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

-       Memperkuat mekanisme koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya hayati laut, terkait kelembagaan dan komitmen bersama dalam pengelolaan KKP ditingkat pusat dan daerah. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Naskah Komitmen/MoU Kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Unit Organisasi Pengelola KKP.

-       Informasi pembelajaran dalam pengelolaan KKP yang telah dilaksanakan, selanjutnya dapat dirumuskan menjadi strategi dan program bersama dalam pengelolaan Kawasan Konservasi yang berkelanjutan, perlu dibuat matriks program kegiatan rinci yang dapat dikerjasamakan.

-       Inisiasi pengelolaan laut sawu yang sudah berjalan perlu dilanjutkan dengan dukungan penguatan SDM, acuan/pedoman kebijakan, dan upaya pengelolaan KKP yang nyata di lapangan.

-       Strategi pendanaan berkelanjutan dan pola pengelolaan KKP berbasis masyarakat perlu dikembangkan.

-       Dukungan Kemitraan organisasi pengelolaan KKP perlu terus dilanjutkan sebagai bagian dari kolaborasi pengelolaan KKP.

-       Beberapa metode penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ada perlu integrasi dan distandarkan, selanjutnya dapat dibahas lebih lanjut dan dapat dijadikan acuan dalam penilaian efektifitas pengelolaan KKP di Indonesia.

-       Pencapaian target Pengelolaan KKP yang berkelanjutan menjadi target Inpres No. 01/2010 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 dan Inpres No.3/2010 tentang PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN.

-       Pertemuan stakeholder selanjutnya diharapkan dapat dilakukan untuk membahas lebih detil mengenai rencana aksi pengelolaan KKP, utamanya terkait mekanisme kelembagaan pengelolaan, upaya pokok pengelolaan yang efektif dan pendanaan yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menjawab target RPJM II (2010-2014), yaitu Pengelolaan KKP seluas 14,5 Juta Ha secara efektif dan berkelanjutan.

Demikian Rumusan ini untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

Lombok, 25 Juli 2010

Perwakilan Peserta Workshop

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2010

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1431 H / 2010 untuk tiap daerah di Indonesia sendiri tentunya berbeda, walaupun beda dalam hitungan menit namun lebih afdol tentunya jika tepat waktu.

beberapa jadwal puasa 2010 diantaranya untuk wilayah Jakarta, Surabaya, Surakarta, Ujung Pandang / Makassar, Yogjakarta, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Medan, Bandung, Purwakarta, Cirebon, Samarinda, Malang, Batam, Semarang, Pontianak, Palu, Sukabumi, Banjarmasin, Balikpapan, Bekasi, Denpasar, Pekanbaru, Cilegon, Ciamis, Bengkulu.

UNDUH JADWAL SELENGKAPNYA silahkan KLIK sumber Link Berikut ini:

http://goyangkarawang.com/2010/07/jadwal-imsakiyah-puasa-ramadhan-1431-h-2010-masehi/