KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG (volume-II)

DAFTAR ISI:

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

Tentang Perikanan.......................................................................... 5

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004........ 63

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil................ 119

PERATURAN PEMERINTAH

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007

Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan............................................. 193

PERATURAN MENTERI

- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Nomor : Kep.38/Men/2004

Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang..................... 241

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Per.17/Men/2008 Tentang Kawasan Konservasi

Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil........................................... 259

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Per.02/Men/2009

Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan .............. 293

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Per.03/Men/2010 Tentang Tata Cara Penetapan Status

Perlindungan Jenis kan.................................................................... 311

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Per.04/Men/2010 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan

dan Genetik Ikan............................................................................ 325

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Per.30/Men/2010 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi

Kawasan Konservasi Perairan........................................................... 349

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Kep.59/Men/2011 TentangPenetapan Status Perlindungan

Terbatas Jenis Ikan Terumbuk (Tenualosa Macrura)........................... 365

PERATURAN DAERAH

- Peraturandaerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2003

Tentang Pcngelolaan Sumber Daya Alam Laut Dan

Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar ........................................ 375

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut

Provinsi Sulawesi Tenggara.............................................................. 387

- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 417

- Peraturan Daerah Kabupateim Buton Nomor 10 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir.......................................... 441

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 473

- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 45 Tahun 2007

Tentang Pemanfaatan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.............. 505

- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 523

- Pemerintah Kota Batam Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............. 559

- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang Dan Ekosistemnya................... 587

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor 19 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 623

- Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008

Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat...... 659

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 681

- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2009

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 725

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga

Nomor ... Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang............. 749

- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............. 783

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang ............. 813

- Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor : 32 Tahun 2010

Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten

Pangkajene Dan Kepulauan.............................................................. 847

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2010

Tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur...................................................... 861

- Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2012

Tentang Pemanfaatan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.............. 879

selengkapnya sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: gABung UU.pdf

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG (volume-II)

DAFTAR ISI:

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

Tentang Perikanan.......................................................................... 5

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004........ 63

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil................ 119

PERATURAN PEMERINTAH

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007

Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan............................................. 193

PERATURAN MENTERI

- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Nomor : Kep.38/Men/2004

Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang..................... 241

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Per.17/Men/2008 Tentang Kawasan Konservasi

Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil........................................... 259

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Per.02/Men/2009

Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan .............. 293

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Per.03/Men/2010 Tentang Tata Cara Penetapan Status

Perlindungan Jenis kan.................................................................... 311

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Per.04/Men/2010 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan

dan Genetik Ikan............................................................................ 325

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Per.30/Men/2010 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi

Kawasan Konservasi Perairan........................................................... 349

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Kep.59/Men/2011 TentangPenetapan Status Perlindungan

Terbatas Jenis Ikan Terumbuk (Tenualosa Macrura)........................... 365

PERATURAN DAERAH

- Peraturandaerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2003

Tentang Pcngelolaan Sumber Daya Alam Laut Dan

Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar ........................................ 375

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut

Provinsi Sulawesi Tenggara.............................................................. 387

- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 417

- Peraturan Daerah Kabupateim Buton Nomor 10 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir.......................................... 441

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 473

- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 45 Tahun 2007

Tentang Pemanfaatan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.............. 505

- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 523

- Pemerintah Kota Batam Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............. 559

- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang Dan Ekosistemnya................... 587

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor 19 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 623

- Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008

Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat...... 659

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 681

- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2009

Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............................................. 725

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga

Nomor ... Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang............. 749

- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.............. 783

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang ............. 813

- Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor : 32 Tahun 2010

Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten

Pangkajene Dan Kepulauan.............................................................. 847

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2010

Tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur...................................................... 861

- Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2012

Tentang Pemanfaatan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.............. 879

selengkapnya sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: gABung UU.pdf

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penelitian dan Pendidikan

Pemanfaatan KKP untuk Penelitian dan Pendidikan (Pasal 34 PP 60 Tahun 2007)

•Dapat dilakukan  di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya.

•wajib memiliki izin pemanfaatan. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

•Orang asing dan/atau badan hukum asing yang akan melakukan kegiatan penelitian dalam kawasan konservasi perairan dapat diberikan izin setelah memenuhi persyaratan perizinan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

•Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penelitian dan Pendidikan sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: 02 Pedum Penelitian KKP.pdf

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penelitian dan Pendidikan

Pemanfaatan KKP untuk Penelitian dan Pendidikan (Pasal 34 PP 60 Tahun 2007)

•Dapat dilakukan  di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya.

•wajib memiliki izin pemanfaatan. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

•Orang asing dan/atau badan hukum asing yang akan melakukan kegiatan penelitian dalam kawasan konservasi perairan dapat diberikan izin setelah memenuhi persyaratan perizinan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

•Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penelitian dan Pendidikan sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: 02 Pedum Penelitian KKP.pdf

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan

Pemanfaatan KKP untuk Pariwisata Alam Perairan(Pasal 33 PP 60 Tahun 2007)

•Dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan.

–kegiatan wisata alam perairan; dan/atau

–pengusahaan pariwisata alam perairan.

•wajib memiliki izin, diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

•Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pariwisata alam perairan di zona pemanfaatan  dan/atau zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: 03 pedum pariwisata KKP.pdf

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan

Pemanfaatan KKP untuk Pariwisata Alam Perairan(Pasal 33 PP 60 Tahun 2007)

•Dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan.

–kegiatan wisata alam perairan; dan/atau

–pengusahaan pariwisata alam perairan.

•wajib memiliki izin, diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

•Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pariwisata alam perairan di zona pemanfaatan  dan/atau zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: 03 pedum pariwisata KKP.pdf

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan

Pemanfaatan KKP untuk Pembudidayaan Ikan (Pasal 32 PP 60 Tahun 2007)

•Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.

•Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

•Dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan, antara lain, mempertimbangkan:

–jenis ikan yang dibudidayakan;

–jenis pakan;

–teknologi;

–jumlah unit usaha budidaya; dan

–daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: 05 Pedum Budidaya KKP.pdf

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan

Pemanfaatan KKP untuk Pembudidayaan Ikan (Pasal 32 PP 60 Tahun 2007)

•Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.

•Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

•Dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan, antara lain, mempertimbangkan:

–jenis ikan yang dibudidayakan;

–jenis pakan;

–teknologi;

–jumlah unit usaha budidaya; dan

–daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: 05 Pedum Budidaya KKP.pdf

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penangkapan Ikan

Pemanfaatan KKP untuk Penangkapan Ikan (Pasal 31 PP 60 Tahun 2007)

•Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.

•Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

•Dalam memberikan izin penangkapan ikan antara lain mempertimbangkan:

–daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan;

–metoda penangkapan ikan; dan

–jenis alat penangkapan ikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penangkapan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penangkapan Ikan. . . sebagaimana terlampir

Attachment: 04 Pedum Tangkap KKP.pdf

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penangkapan Ikan

Pemanfaatan KKP untuk Penangkapan Ikan (Pasal 31 PP 60 Tahun 2007)

•Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.

•Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

•Dalam memberikan izin penangkapan ikan antara lain mempertimbangkan:

–daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan;

–metoda penangkapan ikan; dan

–jenis alat penangkapan ikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penangkapan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri

Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penangkapan Ikan. . . sebagaimana terlampir

Attachment: 04 Pedum Tangkap KKP.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 17 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi

Sumber Daya Ikan, perlu mengatur rencana pengelolaan dan

zonasi kawasan konservasi perairan;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang

Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi

Perairan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, selengkapnya sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: PERMEN30TAHUN2010.PDF

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 17 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi

Sumber Daya Ikan, perlu mengatur rencana pengelolaan dan

zonasi kawasan konservasi perairan;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang

Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi

Perairan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, selengkapnya sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: PERMEN30TAHUN2010.PDF

Kumpulan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencadangan dan/atau Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional

1. KEP. 38/MEN/2009 TENTA NG PENCADANGAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL LAUT SA WU DAN

SEKITAR NYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ........................ 2

2. KEP.63/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL KEPULAUAN AR U BAGIAN

TENGGARA DAN LAUT DI SEKITAR NYA DI PROVINSI MALUKU........ 13

3. KEP.64/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL KEPULAUAN RA JA AMPAT

DAN LAUT DI SEKITAR NYA DI PROVINSI PAPUA BARAT ................ 21

4. KEP.65/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH

BARAT DAN LAUT DI SEKITAR NYA DI PROVINSI PAPUA BARAT ...... 29

5. KEP.66/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL KEPULAUAN KAPOPOSA NG

DAN LAUT DI SEKITAR NYA DI PROVINSI SULAWESI SELATA N ....... 37

6. KEP.67/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N KONSERVAS I

PERA IRA N NAS IONAL PULAU GILI AYER, GILI MENO, DAN GILI

TRA WANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ..................... 45

7. KEP.68/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL KEPULAUAN PADAIDO

DAN LAUT DI SEKITAR NYA DI PROVINSI PAPUA ........................... 53

8. KEP.69/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N KONSERVAS I

PERA IRA N NAS IONAL LAUT BANDA DI PROVINSI MALUKU ............ 61

9. KEP.70/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL PULAU PIEH DAN LAUT

DI SEKITAR NYA DI PROVINSI SUMAT ERA BARAT .......................... 69

Attachment: Kumpulan KepMenKP tentang Pencadangan dan Penetapan KKP Nasional.pdf

Kumpulan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencadangan dan/atau Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional

1. KEP. 38/MEN/2009 TENTA NG PENCADANGAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL LAUT SA WU DAN

SEKITAR NYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ........................ 2

2. KEP.63/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL KEPULAUAN AR U BAGIAN

TENGGARA DAN LAUT DI SEKITAR NYA DI PROVINSI MALUKU........ 13

3. KEP.64/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL KEPULAUAN RA JA AMPAT

DAN LAUT DI SEKITAR NYA DI PROVINSI PAPUA BARAT ................ 21

4. KEP.65/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH

BARAT DAN LAUT DI SEKITAR NYA DI PROVINSI PAPUA BARAT ...... 29

5. KEP.66/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL KEPULAUAN KAPOPOSA NG

DAN LAUT DI SEKITAR NYA DI PROVINSI SULAWESI SELATA N ....... 37

6. KEP.67/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N KONSERVAS I

PERA IRA N NAS IONAL PULAU GILI AYER, GILI MENO, DAN GILI

TRA WANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ..................... 45

7. KEP.68/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL KEPULAUAN PADAIDO

DAN LAUT DI SEKITAR NYA DI PROVINSI PAPUA ........................... 53

8. KEP.69/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N KONSERVAS I

PERA IRA N NAS IONAL LAUT BANDA DI PROVINSI MALUKU ............ 61

9. KEP.70/MEN/2009 TENTA NG PENETA PAN KAWASA N

KONSERVAS I PERA IRA N NAS IONAL PULAU PIEH DAN LAUT

DI SEKITAR NYA DI PROVINSI SUMAT ERA BARAT .......................... 69

Attachment: Kumpulan KepMenKP tentang Pencadangan dan Penetapan KKP Nasional.pdf

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 04/MEN/2010 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

PERATURAN  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR PER. 04/MEN/2010 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

a. bahwa dalam rangka pemanfaatan konservasi sumber daya ikan yang berupa pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan dasar ilmiah (scientific base) untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau degradasi populasi sumber daya ikan (non-detriment findings) sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 44 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan perlu mengatur mengenai tata cara pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

PERATURAN  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR PER. 04/MEN/2010 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

selengkapnya sebagaimana TERLAMPIR 

Attachment: PER 04 MEN 2010 ttg Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan & Genetik Ikan final nal nal nal.pdf

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 04/MEN/2010 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

PERATURAN  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR PER. 04/MEN/2010 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

a. bahwa dalam rangka pemanfaatan konservasi sumber daya ikan yang berupa pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan dasar ilmiah (scientific base) untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau degradasi populasi sumber daya ikan (non-detriment findings) sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 44 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan perlu mengatur mengenai tata cara pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

PERATURAN  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR PER. 04/MEN/2010 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

selengkapnya sebagaimana TERLAMPIR 

Attachment: PER 04 MEN 2010 ttg Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan & Genetik Ikan final nal nal nal.pdf

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/ MEN/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/ MEN/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu mengatur tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan;

bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri;

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/ MEN/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

selengkapnya sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: PER 03 MEN 2010 ttg Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.pdf

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/ MEN/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/ MEN/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu mengatur tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan;

bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri;

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/ MEN/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

selengkapnya sebagaimana TERLAMPIR

Attachment: PER 03 MEN 2010 ttg Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.pdf

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/ MEN/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/ MEN/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu mengatur tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan; bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri; PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/ MEN/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN selengkapnya sebagaimana link berikut ini: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/ MEN/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN