Kamis, 11 Oktober 2012

COP 11 CBD - Marine and Coastal Biodiversity: Targetkan Efektivitas Pengelolaan Konservasi dan keanekaragaman Perairan, Pesisir dan Laut: Kriteria Sosial dan Budaya menjadi Perhatian

Hyderabad.9 Oktober 2012, Konferensi para pihak untuk konvensi keanekaragaman hayati  yang ke-11 (COP 11 - CBD) tengah berlangsung di Hyderabad International Convention Center (HICC). konferensi berlangsung mulai 8-19 oktober 2012, yang sebelumnya telah didahului dengan COP-MOP 6 (Meeting on Parties - Cartagena Protocol on Biosavety) pada 1-5 Oktober 2012.  hari ini, salah satu bahasan working group 1 tentang Marine and Coastal Biodiversity.  kesempatan ini digunakan Indonesia untuk menyampaikan progress dan capaian konservasi wilayah pesisir dan laut termasuk upaya konservasi keanekaragaman hayatinya.

pada statementnya Indonesia menyampaikan bahwa sampai dengan Juni tahun 2012, Indonesia telah mencapai luasan Kawasan Konservasi Perairan Laut sebesar 15,78 juta ha. Selain pencapaian target luasan, Indonesia juga sedang meningkatkan efektifitas pengelolaan dari kawasan konservasi perairan tersebut. Indonesia telah membuat alat (tool) untuk mengukur efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia. metode evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, lebih singkat disebut E-KKP3K terdiri dari lima level (tingkat) pengelolaan, yaitu: MERAH: (Level 1), merupakan kawasan konservasi perairan telah diinisiasi, ddievaluasi denganPencadangan (SK)KUNING(Level 2) kawasan konservasi perairan didirikan , tersedia: lembaga pengelola, zonasi&manajemen planHIJAU (Level 3); kawasan konservasi perairan dikelola minimum, tersedia : lembaga pengelola, zonasi&manajemen plan, penguatan Kelembagaan  dan SDM, Infrastruktur dan peralatan, upaya-upaya pokok pengelolaan KKP/KKP3KBIRU (Level 4), kawasan konservasi perairan dikelola optimum, pengelolaan KKP/KKP3K telah berjalan baik; dan EMAS: (Level 5) kawasan konservasi perairan mandiri, pengelolaan KKP/KKP3K telah berjalan baik dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dari 5 (lima) level (tingkat) pengelolaan tersebut, diurai menjadi 17 (tujuh belas) kriteria umum dengan sekitar 74 kriteria rinci yang dilengkapi alat verifikasinya. Metode penilaian (E-KKP3K) ini mengakomodasi metode-metode evaluasi efektivitas kawasan yang telah berkembang dipadukan dengan tahapan pengelolaan kawasan konservasi. E-KKP3K diharapkan menjadi sebuah alat untuk mengevaluasi efektivitas yang sekaligus dapat dijadikan alat ukur sendiri bagi pengelola kawasan konservasi perairan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pengelolaan kawasan yang perlu dilakukan untuk menuju efektifitas pengelolaan/kemandirian pengelolaan KKP/KKP3K, disisi lain dapat pula digunakan untuk menilai tingkat kinerja pengelolaan kawasan.

efektivitas pengelolaan memang menjadi target utama dari pemerintah, dibandingkan penambahan luas kawasan yang saat ini telah mencapai 15,78 juta hektar, yang juga berarti luasan tersebut telah melebihi ekspektasi pada tahun 2014 sebesar 15,5 ditargetkan.  nertambahnya luasan kawasan konservasi ini menjadi bukti partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah cukup baik dan semakin tingginya komitmen untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan. upaya masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam mengkonservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini sejalan dengan semagat  paradigma baru dalam  konservasi, yakni pengelolaan secara terdesentralisasi dan diatur dengan sistem zonasi. Sedikitnya ada 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan di dalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya.

beberapa kalangan yang melansir dan khawati konservasi meminggirkan hak-hak masyarakat nelayan dan masyarakat lokal, jelas hal ini tidak benar dan tidak beralasan. justru, dengan paradigma konservasi, masyarakat telah secara partisipatif memulai inisiasi, identifikasi, pencadangan dan secara aktif turut mengelola wilayah konservasi, hak-hak tradisional masyarakat diakui dalam pengelolaan kawasan konservasi. masyarakat lokal memanfaatkan kawasan konservasi untuk kegiatan perikanan (budidaya dan tangkap berkelanjutan) di zona perikanan berkelanjutan, maupun pemanfaatan wisata dan kegiatan jasa lingkungan non ekstraktif di zona pemanfaatan. Dengan konservasi, masyarakat telah memperoleh manfaat hasil tangkapan lebih baik, sebagai dampak limpahan ikan yang dilindungi pada zona larang ambil. selain itu, berbagai alternatif mata pencaharian juga berkembang dengan meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi, seperti pemanfaatan wisata bahari serta berbagai kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Pendeknya, masyarakat lokal-lah yang paling diuntungkan dari pengelolaan konservasi ini.

Kaitannya dengan perikanan berkelanjutan, Indonesia telah melakukan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan – WPP (Fisheries Management Area) termasuk pengembangan dan penerapan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM). Saat ini terdapat 11 WPP di seluruh wilayah perairan laut Indonesia. Selanjutnya, terkait perencanaan wilayah pesisir dan laut, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 26 / 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 27 / 2007 tentang Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi payung hukum di dalam penyusunan dan perencanaan pemanfaatan ruang di pesisir dan laut. Sampai saat ini, telah ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil dan telah secara formal diadopsi melalui Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah Indonesia juga sedang melakukan upaya konservasi terhadap jenis-jenis spesies yang terancam punah (threatened, charismatic and migratory species) antara lain napoleon (National Plan of Action - NPOA), terubuk (status perlindungan, suaka perikanan dan NPOA), hiu paus (status perlindungan dan perlindungan habitat), dugong (NPOA dan perlindungan habitat), penyu (status perlindungan, perlindungan habitat, NPOA, kerjasama regional di SSME), dan paus (perlindungan habitat).

“Indonesia telah berhasil melaksanakan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang dan progran pedesaan pesisir tangguh sebagai program adaptasi perubahan iklim. Indonesia mendukung pentingnya kriteria sosial budaya dimasukkan dalam penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. hal ini disampaikan, mengingat Indonesia telah memiliki undang-undang 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana pada undang-undang tersebut telah ada kriteria khusus kawasan konservasi untuk sosial budaya masyarakat pesisir, yakni kawasan konservasi maritim”. pungkas delegasi Indonesia dalam statemennya.

Intervensi Indonesia pada COP 11  CBD - Marine and Coastal biodiversity, sebagai berikut:


Thank you for the opportunity given Madam Chairperson, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, I would like to congratulate you as the elected chairperson. We also appreciate the secretariat for preparing the documents as well.

With your permission Madam Chairperson, I would like to convey the progress and achievements that Indonesia has been reached. Up to June 2012, Indonesia’s MarineProtected Area has reached 15,78 million ha. In addition, Indonesia is currently increasing its effectiveness in managing the respective Marine Protected Area. Indonesia also has developed tools for marine protected area management effectiveness and developed pilot program for MPA management in priority area.

Indonesia has conducted a number of fisheries management activities based on the Fisheries Management Area, including by developing and implementing the Ecosystem Approach for Fisheries Management. To date, 11 Fisheries Management Areas have been established in Indonesia.

Indonesia has issued a number of national laws, which regulate the use of coastal and marine space, including Act No. 26/2007 on Spatial Planning and Act No. 27/2007 on the Management of Coastal Area and Small Islands. In addition, there are also a number of provinces, regencies and cities in Indonesia, which have adopted local regulations in managing its coastal areas and small islands.

The Government of Indonesia is currently implementing policies to conserve threatened, charismatic and migratory species, including napoleon, whale and turtle.

Indonesia has developed successful program Coral reef rehabilitation and management, and a number of Coastal Resilient Villages as part of the climate change adaptation program.

Indonesia supports paragraph 18, which related to social and cultural criteria for the application of scientific area to establishment and management of Marine Protected Area and conservation in coastal and small Islands. Indonesia already includes these criteria inAct No. 27/2007 on the Management of Coastal Area and Small Islands. This act regulates Maritime Conservation Area, which specially address socio and culture conservation area.

thank you madam chairperson.

(catatan pada COP 11 CBD - Marine and Coastal Biodiversity, 9 Oktober 2012)

COP 11 CBD - Marine and Coastal Biodiversity: Targetkan Efektivitas Pengelolaan Konservasi dan keanekaragaman Perairan, Pesisir dan Laut: Kriteria Sosial dan Budaya menjadi Perhatian

Hyderabad.9 Oktober 2012, Konferensi para pihak untuk konvensi keanekaragaman hayati  yang ke-11 (COP 11 - CBD) tengah berlangsung di Hyderabad International Convention Center (HICC). konferensi berlangsung mulai 8-19 oktober 2012, yang sebelumnya telah didahului dengan COP-MOP 6 (Meeting on Parties - Cartagena Protocol on Biosavety) pada 1-5 Oktober 2012.  hari ini, salah satu bahasan working group 1 tentang Marine and Coastal Biodiversity.  kesempatan ini digunakan Indonesia untuk menyampaikan progress dan capaian konservasi wilayah pesisir dan laut termasuk upaya konservasi keanekaragaman hayatinya.

pada statementnya Indonesia menyampaikan bahwa sampai dengan Juni tahun 2012, Indonesia telah mencapai luasan Kawasan Konservasi Perairan Laut sebesar 15,78 juta ha. Selain pencapaian target luasan, Indonesia juga sedang meningkatkan efektifitas pengelolaan dari kawasan konservasi perairan tersebut. Indonesia telah membuat alat (tool) untuk mengukur efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia. metode evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, lebih singkat disebut E-KKP3K terdiri dari lima level (tingkat) pengelolaan, yaitu: MERAH: (Level 1), merupakan kawasan konservasi perairan telah diinisiasi, ddievaluasi denganPencadangan (SK)KUNING(Level 2) kawasan konservasi perairan didirikan , tersedia: lembaga pengelola, zonasi&manajemen planHIJAU (Level 3); kawasan konservasi perairan dikelola minimum, tersedia : lembaga pengelola, zonasi&manajemen plan, penguatan Kelembagaan  dan SDM, Infrastruktur dan peralatan, upaya-upaya pokok pengelolaan KKP/KKP3KBIRU (Level 4), kawasan konservasi perairan dikelola optimum, pengelolaan KKP/KKP3K telah berjalan baik; dan EMAS: (Level 5) kawasan konservasi perairan mandiri, pengelolaan KKP/KKP3K telah berjalan baik dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dari 5 (lima) level (tingkat) pengelolaan tersebut, diurai menjadi 17 (tujuh belas) kriteria umum dengan sekitar 74 kriteria rinci yang dilengkapi alat verifikasinya. Metode penilaian (E-KKP3K) ini mengakomodasi metode-metode evaluasi efektivitas kawasan yang telah berkembang dipadukan dengan tahapan pengelolaan kawasan konservasi. E-KKP3K diharapkan menjadi sebuah alat untuk mengevaluasi efektivitas yang sekaligus dapat dijadikan alat ukur sendiri bagi pengelola kawasan konservasi perairan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pengelolaan kawasan yang perlu dilakukan untuk menuju efektifitas pengelolaan/kemandirian pengelolaan KKP/KKP3K, disisi lain dapat pula digunakan untuk menilai tingkat kinerja pengelolaan kawasan.

efektivitas pengelolaan memang menjadi target utama dari pemerintah, dibandingkan penambahan luas kawasan yang saat ini telah mencapai 15,78 juta hektar, yang juga berarti luasan tersebut telah melebihi ekspektasi pada tahun 2014 sebesar 15,5 ditargetkan.  nertambahnya luasan kawasan konservasi ini menjadi bukti partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah cukup baik dan semakin tingginya komitmen untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan. upaya masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam mengkonservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini sejalan dengan semagat  paradigma baru dalam  konservasi, yakni pengelolaan secara terdesentralisasi dan diatur dengan sistem zonasi. Sedikitnya ada 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan di dalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya.

beberapa kalangan yang melansir dan khawati konservasi meminggirkan hak-hak masyarakat nelayan dan masyarakat lokal, jelas hal ini tidak benar dan tidak beralasan. justru, dengan paradigma konservasi, masyarakat telah secara partisipatif memulai inisiasi, identifikasi, pencadangan dan secara aktif turut mengelola wilayah konservasi, hak-hak tradisional masyarakat diakui dalam pengelolaan kawasan konservasi. masyarakat lokal memanfaatkan kawasan konservasi untuk kegiatan perikanan (budidaya dan tangkap berkelanjutan) di zona perikanan berkelanjutan, maupun pemanfaatan wisata dan kegiatan jasa lingkungan non ekstraktif di zona pemanfaatan. Dengan konservasi, masyarakat telah memperoleh manfaat hasil tangkapan lebih baik, sebagai dampak limpahan ikan yang dilindungi pada zona larang ambil. selain itu, berbagai alternatif mata pencaharian juga berkembang dengan meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi, seperti pemanfaatan wisata bahari serta berbagai kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Pendeknya, masyarakat lokal-lah yang paling diuntungkan dari pengelolaan konservasi ini.

Kaitannya dengan perikanan berkelanjutan, Indonesia telah melakukan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan – WPP (Fisheries Management Area) termasuk pengembangan dan penerapan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM). Saat ini terdapat 11 WPP di seluruh wilayah perairan laut Indonesia. Selanjutnya, terkait perencanaan wilayah pesisir dan laut, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 26 / 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 27 / 2007 tentang Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi payung hukum di dalam penyusunan dan perencanaan pemanfaatan ruang di pesisir dan laut. Sampai saat ini, telah ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil dan telah secara formal diadopsi melalui Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah Indonesia juga sedang melakukan upaya konservasi terhadap jenis-jenis spesies yang terancam punah (threatened, charismatic and migratory species) antara lain napoleon (National Plan of Action - NPOA), terubuk (status perlindungan, suaka perikanan dan NPOA), hiu paus (status perlindungan dan perlindungan habitat), dugong (NPOA dan perlindungan habitat), penyu (status perlindungan, perlindungan habitat, NPOA, kerjasama regional di SSME), dan paus (perlindungan habitat).

“Indonesia telah berhasil melaksanakan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang dan progran pedesaan pesisir tangguh sebagai program adaptasi perubahan iklim. Indonesia mendukung pentingnya kriteria sosial budaya dimasukkan dalam penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. hal ini disampaikan, mengingat Indonesia telah memiliki undang-undang 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana pada undang-undang tersebut telah ada kriteria khusus kawasan konservasi untuk sosial budaya masyarakat pesisir, yakni kawasan konservasi maritim”. pungkas delegasi Indonesia dalam statemennya.

Intervensi Indonesia pada COP 11  CBD - Marine and Coastal biodiversity, sebagai berikut:


Thank you for the opportunity given Madam Chairperson, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, I would like to congratulate you as the elected chairperson. We also appreciate the secretariat for preparing the documents as well.

With your permission Madam Chairperson, I would like to convey the progress and achievements that Indonesia has been reached. Up to June 2012, Indonesia’s MarineProtected Area has reached 15,78 million ha. In addition, Indonesia is currently increasing its effectiveness in managing the respective Marine Protected Area. Indonesia also has developed tools for marine protected area management effectiveness and developed pilot program for MPA management in priority area.

Indonesia has conducted a number of fisheries management activities based on the Fisheries Management Area, including by developing and implementing the Ecosystem Approach for Fisheries Management. To date, 11 Fisheries Management Areas have been established in Indonesia.

Indonesia has issued a number of national laws, which regulate the use of coastal and marine space, including Act No. 26/2007 on Spatial Planning and Act No. 27/2007 on the Management of Coastal Area and Small Islands. In addition, there are also a number of provinces, regencies and cities in Indonesia, which have adopted local regulations in managing its coastal areas and small islands.

The Government of Indonesia is currently implementing policies to conserve threatened, charismatic and migratory species, including napoleon, whale and turtle.

Indonesia has developed successful program Coral reef rehabilitation and management, and a number of Coastal Resilient Villages as part of the climate change adaptation program.

Indonesia supports paragraph 18, which related to social and cultural criteria for the application of scientific area to establishment and management of Marine Protected Area and conservation in coastal and small Islands. Indonesia already includes these criteria inAct No. 27/2007 on the Management of Coastal Area and Small Islands. This act regulates Maritime Conservation Area, which specially address socio and culture conservation area.

thank you madam chairperson.

(catatan pada COP 11 CBD - Marine and Coastal Biodiversity, 9 Oktober 2012)

Selasa, 02 Oktober 2012

46 Paus Pilot terdampar di TNP Laut Sawu, NTT. sebagian besar MATI

Sebanyak 46 ekor paus yang terdampar di Nusa Tenggara Timur dipastikan bukan jenis paus biru, melainkan paus pilot.

"Berdasarkan suaranya dan beberapa gambar resolusi rendah, kemungkinan besar paus yang terdampar adalah jenis paus pilot bersirip pendek,Globicephala macrorhynchus," kata peneliti mamalia laut yang pernah meneliti dfi Nusa Tenggara Timur, Benyamin Kahn, seperti disampaikan Raimundus Nggajo, Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan di Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Selasa (2/10/2012).

Raimon, mengatakan, Kahn menyatakan identifikasinya lewat email kepada Alex Tanody, Kepala The nature Conservancy (TNC) Kupang dan Riyanto Basuki dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Paus pilot terbagi menjadi dua, yakni bersirip panjang (G. melas) dan bersirip pendek. Paus pilot berukuran besar, hanya terkalahkan oleh Paus Pembunuh. Jenis paus ilot dan anggota dari keluarga lumba-lumba dikenal sebagai blackfish.

Paus pilot sirip pendek biasanya berwarna hitam atau abu-abu. Salah satu perbedaan paus pilot sirip pendek dan panjang adalah jumlah giginya. Paus pilot sirip panjang memiliki 9-12 gigi di setiap baris dan sirip 1/5 ukuran tubuh. Sementara, paus pilot sirip panjang punya 7-9 gigi di setiap baris dan sirip 1/6 ukuran tubuh. 

Dinyatakan dalam Encyclopedia of Marine Mammals yang ditulis W.F. Perrin dan rekan serta diterbitkan oleh Academic Press pada tahun 2008, jenis paus pilot adalah jenis yang paling sering terdampar. 

Paus pilot memiliki ikatan yang kuat dalam kelompoknya. Karenanya, paus pilot biasanya terdampar dalam kelompok atau berjumlah besar. Paus yang terdampar sendiri biasanya punya penyakit. Terdamparnya paus bisa diakibatkan oleh anomali geomagnetik yang mengganggu navigasi ataupun mengikuti anggota kelompok yang sakit.

Dari 46 ekor paus yang terdampar di NTT, 4 diantaranya telah berhasil diselamatkan ke laut sementara sebagian besar masih lemas dan ada yang mati. Proses penyelamatan serta dokumentasi akan terus dilanjutkan.

Sebagian besar paus yang terdampar di Nusa Tenggara Timur pada Senin (1/10/2012) mati. Demikian diungkapkan Ingrid Sabuin, Tenaga Teknis Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kabupaten Sabu Raijua, yang berada di lokasi terdamparnya paus. 

"42 ekor paus sudah positif mati," kata Ingrid saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/10/2012).

Tim penyelamat gabungan yang terdiri dari staf Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, dan masyarakat telah berupaya membawa kembali empat ekor paus lain ke laut, tetapi tak begitu berhasil.

"Masyarakat sudah coba dorong empat ekor paus ke laut, tapi dua kembali lagi ke darat lalu mati. Hanya dua yang berhasil," ungkap Ingrid.

Tim akan melakukan langkah lanjut pada bangkai paus. Ingrid mengungkapkan, bangkai paus akan dikuburkan. 

Sementara itu, beberapa bangkai paus kini sudah diambil dagingnya oleh masyarakat setempat. Menurut Ingrid, sudah sekitar 10 ekor yang diambil dagingnya.

Diberitakan sebelumnya, paus yang terdampar di NTT adalah jenis paus pilot. Paus ini memiliki hubungan sosial yang kuat dalam kelompok sehingga cenderung terdampar bersamaan. Penyebab terdampar masih misteri, tetapi bisa terjadi akibat anomali geomagnetik yang mengganggu navigasi ataupun mengikuti anggota kelompok yang sakit.

46 Paus Pilot terdampar di TNP Laut Sawu, NTT. sebagian besar MATI

Sebanyak 46 ekor paus yang terdampar di Nusa Tenggara Timur dipastikan bukan jenis paus biru, melainkan paus pilot.

"Berdasarkan suaranya dan beberapa gambar resolusi rendah, kemungkinan besar paus yang terdampar adalah jenis paus pilot bersirip pendek,Globicephala macrorhynchus," kata peneliti mamalia laut yang pernah meneliti dfi Nusa Tenggara Timur, Benyamin Kahn, seperti disampaikan Raimundus Nggajo, Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan di Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Selasa (2/10/2012).

Raimon, mengatakan, Kahn menyatakan identifikasinya lewat email kepada Alex Tanody, Kepala The nature Conservancy (TNC) Kupang dan Riyanto Basuki dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Paus pilot terbagi menjadi dua, yakni bersirip panjang (G. melas) dan bersirip pendek. Paus pilot berukuran besar, hanya terkalahkan oleh Paus Pembunuh. Jenis paus ilot dan anggota dari keluarga lumba-lumba dikenal sebagai blackfish.

Paus pilot sirip pendek biasanya berwarna hitam atau abu-abu. Salah satu perbedaan paus pilot sirip pendek dan panjang adalah jumlah giginya. Paus pilot sirip panjang memiliki 9-12 gigi di setiap baris dan sirip 1/5 ukuran tubuh. Sementara, paus pilot sirip panjang punya 7-9 gigi di setiap baris dan sirip 1/6 ukuran tubuh. 

Dinyatakan dalam Encyclopedia of Marine Mammals yang ditulis W.F. Perrin dan rekan serta diterbitkan oleh Academic Press pada tahun 2008, jenis paus pilot adalah jenis yang paling sering terdampar. 

Paus pilot memiliki ikatan yang kuat dalam kelompoknya. Karenanya, paus pilot biasanya terdampar dalam kelompok atau berjumlah besar. Paus yang terdampar sendiri biasanya punya penyakit. Terdamparnya paus bisa diakibatkan oleh anomali geomagnetik yang mengganggu navigasi ataupun mengikuti anggota kelompok yang sakit.

Dari 46 ekor paus yang terdampar di NTT, 4 diantaranya telah berhasil diselamatkan ke laut sementara sebagian besar masih lemas dan ada yang mati. Proses penyelamatan serta dokumentasi akan terus dilanjutkan.

Sebagian besar paus yang terdampar di Nusa Tenggara Timur pada Senin (1/10/2012) mati. Demikian diungkapkan Ingrid Sabuin, Tenaga Teknis Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kabupaten Sabu Raijua, yang berada di lokasi terdamparnya paus. 

"42 ekor paus sudah positif mati," kata Ingrid saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/10/2012).

Tim penyelamat gabungan yang terdiri dari staf Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, dan masyarakat telah berupaya membawa kembali empat ekor paus lain ke laut, tetapi tak begitu berhasil.

"Masyarakat sudah coba dorong empat ekor paus ke laut, tapi dua kembali lagi ke darat lalu mati. Hanya dua yang berhasil," ungkap Ingrid.

Tim akan melakukan langkah lanjut pada bangkai paus. Ingrid mengungkapkan, bangkai paus akan dikuburkan. 

Sementara itu, beberapa bangkai paus kini sudah diambil dagingnya oleh masyarakat setempat. Menurut Ingrid, sudah sekitar 10 ekor yang diambil dagingnya.

Diberitakan sebelumnya, paus yang terdampar di NTT adalah jenis paus pilot. Paus ini memiliki hubungan sosial yang kuat dalam kelompok sehingga cenderung terdampar bersamaan. Penyebab terdampar masih misteri, tetapi bisa terjadi akibat anomali geomagnetik yang mengganggu navigasi ataupun mengikuti anggota kelompok yang sakit.

Kamis, 27 September 2012

ACCEPTANCE SPEECH BY DR SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA: Acceptance Speech After Receiving Awards from USABC and the Environment Leadership

Acceptance Speech After Receiving Awards from USABC and the Environment Leadership

 

ACCEPTANCE SPEECH BY
DR SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

"INDONESIA: TOWARDS ENVIRONMENTAL AND 
ECONOMIC SUSTAINABILITY"

AFTER RECEIVING
THE 21ST CENTURY ECONOMIC ACHIEVEMENT AWARDS
FROM US-ASEAN BUSINESS COUNCIL
AND THE ENVIRONMENT LEADERSHIP AWARD 
FROM THE NATURE CONSERVANCY, WWF & WRI


NEW YORK, 24 SEPTEMBER 2012


Excellencies,
Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,
I am honoured to be here with all of you tonight. 

I wish to thank the World Resources Institute, World Wildlife Fund for Nature, the Nature Conservancy, and the Business Council for International Understanding for organizing tonight’s Gala Dinner. 

I would like to extend a very warm welcome to my good friend the Prime Minister of Timor-Leste, His Excellency Xanana Gusmao. I am also pleased to see Australia’s Foreign Minister, the Honorable Bob Carr, joining us tonight. There are many interesting events going on around town tonight—but you are here. I appreciate that. 

I had a wonderful time listening to the speeches that we have heard tonight. This is indeed a night of celebration. A celebration of our friendship, a reaffirmation of our partnership.

Therefore, I accept with humility the “Valuing Nature Award for Indonesia`s leadership in the Coral Reefs Triangle Initiative” presented by the WWF, TNC and World Resources Institute.

And I humbly accept the “Economic Achievement of the 21st Century” award presented by US-ASEAN Business Council.

I see these awards as votes of confidence for Indonesia. A recognition of what we have achieved and what we aspire to achieve.

Ladies and Gentlemen,
Every leader in any country faces one and the same basic question: how do we bring progress to our people? 

From day one of my presidency, this has been my highest priority. For me, the past eight years of my presidency has been a constant process of learning and adaptation.

I came to office as an ex-general turned Minister turned politician, and learned economics along the way. When I began my term in 2004, my priority was to reduce poverty, fight corruption, improve governance, and speed up reforms, which in my view was in danger of getting stuck in a comfort zone. Appropriately, my development strategy stood on three policy pillars: pro-growth, pro-job, pro-poor.

But every leader must learn to adapt. Soon enough, I found out that the elephant in the room had to be acknowledged: the environment. This issue became much more obvious when we hosted the historic UN Conference on Climate Change – or COP 13 – in Bali in 2007, perhaps the largest UN Convention ever held to that date. The more I thought about it, the more I realized that we needed a better-integrated approach to both the economy and the environment.

This, in my view, is a key lesson in governance: the need to be open-minded, and to constantly think outside the box. As leader, it is not my business to cling to an idea. I reach out for results and for what is best for my people. 

One moment of revelation came to me in September 2009. It was reported to me that climate negotiations between developed and developing countries had grounded to a halt. Neither side wanted to move to set their own credible and ambitious emission targets. It was a frustrating waiting game, and it seemed no one wanted to break ranks and make the first move. I am not an expert in the intricacies of UN diplomacy, but perhaps that allowed me to step back and take a fresh perspective. 

Of course, we all believe in the principle of “common but differentiated responsibilities and respective capabilities”. But I have always thought that in terms of climate responsibility, developed countries must take the lead, while developing countries must also do more. At that moment I was deeply concerned that each of the two sides was digging itself into a hopeless trench. 

I therefore instructed my officials to find our own emission reduction target – without waiting for progress in the negotiations. We came up with the 26 – 41 formula: that we would reduce emissions by 26 percent by 2020 relying on our own means, and 41 percent with international support. 

It was a risky move, and potentially unpopular, but the unilateral announcement of this 26 – 41 pledge eventually became a game changer. Soon after, other major developing countries announced their ambitious emission targets as well. I was not trying to lead a cavalry charge; I was just trying to be constructive. And, happily, it worked.

The need to think outside the box, and take risks – calculated risks - was also evident in our recent decision to suspend cutting down of trees in primary natural forests and the use of peatland – widely known as the moratorium policy. The adoption of such a policy does not win popularity contests.

It may interest you that democracy is not necessarily synonymous with sustainable forestry. In fact, the worst period of deforestation in our country – when we lost 3,5 million hectares of rainforests - occurred precisely during the height of our democratic transition in 2000. 

We have been able to significantly reduce our rate of deforestation since then. We have been able to meet the challenge of delivering an effective and long-term national forest governance. A governan-ce that would provide better support for local communities, benefit future generations. And a governance that reflects the notion that the fate of these forests, which function as the lungs of the planet, should also be a matter of international responsibility. 

That is why I decided to break new path by working together with Norway, to bring into reality the concept of REDD+. Again, this was not a popular move – I was criticized for it, which I took in good spirit. But I knew it was a necessary decision for the long-term, and it was consistent with our national interests and environmental obligation. I managed to bring the governors of key forestry provinces on board, secured their commitment, and negotiated a fair deal with Norway who agreed to provide up to 1 billion dollars for this project. 

Today, we have a standing moratorium that would give us the opportunity to seriously engage in forest and peat land governance reforms. And today, approximately 35 percent of Indonesia’s tropical rainforests is permanently designated for conservation. In the meantime, we are aggressively implementing reforestation. And I personally led a national tree planting campaign that succeeded in planting one billion trees per year – so far, some three billion trees have been planted. That’s almost one for every 2 persons on the planet.

How we got deeply involved in this kind of environmental activism is a story by itself. Let me tell that story now.

I have now pursued a development vision of “sustainable growth with equity.”

This rests on two key elements. The first is the need for growth with equity. 

The second is the imperative of sustainable development. 

Why growth with equity ? Well, the Indonesian economy has been doing on a steady upswing. Our GDP growth has continued to climb up, except in 2009 during the financial crisis when we grew by 4,5 percent. This year, we project to have the second highest GDP growth in Asia, after China – at around 6,5 percent. We are now the largest economy in Southeast Asia, and the 15th largest in the world. We aim to be in the world’s top 10 largest economies in the coming decades. 

But we are not going after growth for the sake of growth. I want to avoid growth that leads to exclusion, marginalization and resentment, because that would be a dangerous growth. I want growth that reduces inequity, and empower the poor so that they will rise out of their poverty. It must be growth that spread prosperity, create jobs and economic opportunities for the rural and urban poor so that they can live in dignity. 

Equity is really about justice. A society that loves fairness and justice must strive for equity. That is the only way we can imbue our people with a sense of a shared destiny. Economic growth and justice must therefore go hand in hand. They must reinforce each other. The economic process must be inclusive enough to include as many actors as possible so that no one feels left out. And no one feels aggrieved and unjustly neglected. 

But soon enough I realized that growth with equity cannot endure if it is attained at the cost of environmental degradation. This is why when some say Indonesia could one day reach 10 % growth, I say : “Perhaps, but at what environmental costs ? Its not worth it”. That’s what I say. 

We must create and distribute wealth without diminishing the bounty of our natural environment. In that way we can meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. 

A key part of sustainable growth with equity is recognizing that the serious climate and environ-mental problem that planet earth faces are not imagined. That is why we need to re-fashion our life style so that we live to meet our need, not greed. 

On that basis, to the three policy pillars of my Government—pro -growth, pro-job and pro-poor—I added a fourth: pro-environment.

Strangely, there are still those who ask the question: is it possible to strike a balance between growth with equity and sustainable development? I say it is not only possible. It is an imperative. Yes, we can strike that balance.

We can achieve sustainable forestry while still improving the livelihood of the rural poor. 

We can maintain the trajectory of our economic growth while reducing our greenhouse gas emissions. 

We can harvest the renewable resources of our oceans and seas while conserving their biodiversity and protecting their pristine integrity.

Ladies and Gentlemen,
About our oceans and seas: people often forget that they form the larger part of our planet. That is why I am so pleased to have initiated and nurtured the regional collaboration called the Coral Triangle Initiative (CTI). 

The area known as the coral triangle is magnificent. Indonesia alone has many seas in that area: the Arafura sea, the Banda sea, the Celebes sea, the Halmahera sea. Its treasure of biodiversity in this chain of ecosystem is simply immense. It is so breathtakingly beautiful and bountiful it has been celebrated as the “Amazon of the seas.” Our people fish, swim, sail and play in these amazing waters. Our way of life and our culture and values are all about mother earth and its wondrous oceans. We cannot help but admire and love it. What we often forget is the responsibility to protect these seas and the riches in it.

More significantly, this is an area that is critical to the livelihood of the peoples in our region. It is estimated that some 120 million people are directly dependent on CTI areas for their food security, and this has been the case for generations. It is where they make a living and make their way of life.

And yet it is an area that is under various threats to environmental and economic sustain-ability. It is being overfished. Human irresponsibility has resulted in the rapid destruction of its coral reefs. Marine life cycles within it are being disrupted. 

It is therefore critical to get the economics and the ecology right in the CTI area, and to do it in time before it is too late. 

That is why I did not hesitate to initiate and promote CTI in 2007. We worked with all sides to build it brick-by-brick so that this great idea can become an inter-governmental policy leading to regional collaboration. 

I knew it would not be a hard sell because no Government would want to see a degradation of their marine and coastal areas. So we got the ball rolling at the APEC Summit in Sydney in 2007. The CTI was recognized in the APEC Declaration. 

After the APEC Summit, we convened the World Ocean Conference in Manado in 2009, and produced the Manado Declaration. Six countries took part in this milestone event for the CTI: Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, the Philippines, Timor-Leste, Solomon Islands. This Manado Declaration became the basis for establishing a regional mechanism for Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security - now known as CTI CFF. 

We now have an interim regional secretariat. The next move would be to make it a permanent one. This will come after every CTI country has ratified the process. Indonesia is now in the process of ratification. We urge other CTI countries to accelerate their ratification process.

In the same way that we have committed ourselves to reducing our greenhouse gas emissions, we have made a national pledge to achieve 20 million hectares of marine protected areas across the country by 2020. At this moment, Indonesia has already secured 13.4 million hectares.

When Indonesia hosts APEC next year, we look forward to the economies on the Pacific Rim defining how to facilitate trade in a way that sustains and improves the bounty of the largest ocean on the planet. The lessons we have learned and continue to learn through the Coral Triangle Initiative will tell us how to build our economies while conserving the region’s unparalleled natural resource base. 

What I am telling you is that we are in the midst of a grand undertaking, and I invite each and every one of you in the business community to take part in it. This is not only a matter of conserving the environment, it is also a great way to ensure the well-being and prosperity of the local coastal communities. 

The concept of “sustainable growth with equity” – which I would like to believe is one of universal significance – would be a utopia unless all the stake-holders work together. This is why I always urge my Government to actively work with business and the NGOs and all those who share our common goal. And I also hope that business people and environmentalists can enhance their collaboration. They talk to one another instead of talking past one another. Within your conversa-tions, lie the answers to our global problems and challenges. 

Environment and business do not constitute a trade-off zero-sum game. In Indonesia, we have instances where the development of palm oil plantations goes hand-in-hand with conservation of endangered species. For example, there is a positive collaboration recently established to conserve orang utans by (Sinarmas) a large Indonesian plantation company and (Dr. Birute Galdikas), the international activist icon for orang-utans protection. We were happy to help facilitate that collaboration. 

The other example is the more difficult effort to conserve the few surviving Sumatran tigers, as their habitat is encroached upon by human economic activities. Large private companies collaborated to create sanctuaries for the tigers. 

Again, all this simply means doing the right thing, taking a calculated risk, and to be pragmatic and avoid being dogmatic in pursuing our common goals. 

Ladies and Gentlemen,
Before I conclude, let us think outside the box; let us not be stuck with old and timid ideas. When circumstances demand it, let us not let the perfect be enemy of the good. Let us find ways by which we can serve the cause of sustainable development together and thus prosper together. 

I therefore call on you to join hands with Indonesia and build a strong partnership among the business community, civil society and my Government. Let that partnership work through the development of wise and supportive policies, investment and financing, technology sharing and capacity building. 

And I am confident that it will work: it will make us all prosperous. It will also reassure us that we have done what is right for the planet we live on, the teeming millions whose life and livelihood depend on the environment, and future generations of humankind. 

I thank you

ACCEPTANCE SPEECH BY DR SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA: Acceptance Speech After Receiving Awards from USABC and the Environment Leadership

Acceptance Speech After Receiving Awards from USABC and the Environment Leadership

 

ACCEPTANCE SPEECH BY
DR SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

"INDONESIA: TOWARDS ENVIRONMENTAL AND 
ECONOMIC SUSTAINABILITY"

AFTER RECEIVING
THE 21ST CENTURY ECONOMIC ACHIEVEMENT AWARDS
FROM US-ASEAN BUSINESS COUNCIL
AND THE ENVIRONMENT LEADERSHIP AWARD 
FROM THE NATURE CONSERVANCY, WWF & WRI


NEW YORK, 24 SEPTEMBER 2012


Excellencies,
Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,
I am honoured to be here with all of you tonight. 

I wish to thank the World Resources Institute, World Wildlife Fund for Nature, the Nature Conservancy, and the Business Council for International Understanding for organizing tonight’s Gala Dinner. 

I would like to extend a very warm welcome to my good friend the Prime Minister of Timor-Leste, His Excellency Xanana Gusmao. I am also pleased to see Australia’s Foreign Minister, the Honorable Bob Carr, joining us tonight. There are many interesting events going on around town tonight—but you are here. I appreciate that. 

I had a wonderful time listening to the speeches that we have heard tonight. This is indeed a night of celebration. A celebration of our friendship, a reaffirmation of our partnership.

Therefore, I accept with humility the “Valuing Nature Award for Indonesia`s leadership in the Coral Reefs Triangle Initiative” presented by the WWF, TNC and World Resources Institute.

And I humbly accept the “Economic Achievement of the 21st Century” award presented by US-ASEAN Business Council.

I see these awards as votes of confidence for Indonesia. A recognition of what we have achieved and what we aspire to achieve.

Ladies and Gentlemen,
Every leader in any country faces one and the same basic question: how do we bring progress to our people? 

From day one of my presidency, this has been my highest priority. For me, the past eight years of my presidency has been a constant process of learning and adaptation.

I came to office as an ex-general turned Minister turned politician, and learned economics along the way. When I began my term in 2004, my priority was to reduce poverty, fight corruption, improve governance, and speed up reforms, which in my view was in danger of getting stuck in a comfort zone. Appropriately, my development strategy stood on three policy pillars: pro-growth, pro-job, pro-poor.

But every leader must learn to adapt. Soon enough, I found out that the elephant in the room had to be acknowledged: the environment. This issue became much more obvious when we hosted the historic UN Conference on Climate Change – or COP 13 – in Bali in 2007, perhaps the largest UN Convention ever held to that date. The more I thought about it, the more I realized that we needed a better-integrated approach to both the economy and the environment.

This, in my view, is a key lesson in governance: the need to be open-minded, and to constantly think outside the box. As leader, it is not my business to cling to an idea. I reach out for results and for what is best for my people. 

One moment of revelation came to me in September 2009. It was reported to me that climate negotiations between developed and developing countries had grounded to a halt. Neither side wanted to move to set their own credible and ambitious emission targets. It was a frustrating waiting game, and it seemed no one wanted to break ranks and make the first move. I am not an expert in the intricacies of UN diplomacy, but perhaps that allowed me to step back and take a fresh perspective. 

Of course, we all believe in the principle of “common but differentiated responsibilities and respective capabilities”. But I have always thought that in terms of climate responsibility, developed countries must take the lead, while developing countries must also do more. At that moment I was deeply concerned that each of the two sides was digging itself into a hopeless trench. 

I therefore instructed my officials to find our own emission reduction target – without waiting for progress in the negotiations. We came up with the 26 – 41 formula: that we would reduce emissions by 26 percent by 2020 relying on our own means, and 41 percent with international support. 

It was a risky move, and potentially unpopular, but the unilateral announcement of this 26 – 41 pledge eventually became a game changer. Soon after, other major developing countries announced their ambitious emission targets as well. I was not trying to lead a cavalry charge; I was just trying to be constructive. And, happily, it worked.

The need to think outside the box, and take risks – calculated risks - was also evident in our recent decision to suspend cutting down of trees in primary natural forests and the use of peatland – widely known as the moratorium policy. The adoption of such a policy does not win popularity contests.

It may interest you that democracy is not necessarily synonymous with sustainable forestry. In fact, the worst period of deforestation in our country – when we lost 3,5 million hectares of rainforests - occurred precisely during the height of our democratic transition in 2000. 

We have been able to significantly reduce our rate of deforestation since then. We have been able to meet the challenge of delivering an effective and long-term national forest governance. A governan-ce that would provide better support for local communities, benefit future generations. And a governance that reflects the notion that the fate of these forests, which function as the lungs of the planet, should also be a matter of international responsibility. 

That is why I decided to break new path by working together with Norway, to bring into reality the concept of REDD+. Again, this was not a popular move – I was criticized for it, which I took in good spirit. But I knew it was a necessary decision for the long-term, and it was consistent with our national interests and environmental obligation. I managed to bring the governors of key forestry provinces on board, secured their commitment, and negotiated a fair deal with Norway who agreed to provide up to 1 billion dollars for this project. 

Today, we have a standing moratorium that would give us the opportunity to seriously engage in forest and peat land governance reforms. And today, approximately 35 percent of Indonesia’s tropical rainforests is permanently designated for conservation. In the meantime, we are aggressively implementing reforestation. And I personally led a national tree planting campaign that succeeded in planting one billion trees per year – so far, some three billion trees have been planted. That’s almost one for every 2 persons on the planet.

How we got deeply involved in this kind of environmental activism is a story by itself. Let me tell that story now.

I have now pursued a development vision of “sustainable growth with equity.”

This rests on two key elements. The first is the need for growth with equity. 

The second is the imperative of sustainable development. 

Why growth with equity ? Well, the Indonesian economy has been doing on a steady upswing. Our GDP growth has continued to climb up, except in 2009 during the financial crisis when we grew by 4,5 percent. This year, we project to have the second highest GDP growth in Asia, after China – at around 6,5 percent. We are now the largest economy in Southeast Asia, and the 15th largest in the world. We aim to be in the world’s top 10 largest economies in the coming decades. 

But we are not going after growth for the sake of growth. I want to avoid growth that leads to exclusion, marginalization and resentment, because that would be a dangerous growth. I want growth that reduces inequity, and empower the poor so that they will rise out of their poverty. It must be growth that spread prosperity, create jobs and economic opportunities for the rural and urban poor so that they can live in dignity. 

Equity is really about justice. A society that loves fairness and justice must strive for equity. That is the only way we can imbue our people with a sense of a shared destiny. Economic growth and justice must therefore go hand in hand. They must reinforce each other. The economic process must be inclusive enough to include as many actors as possible so that no one feels left out. And no one feels aggrieved and unjustly neglected. 

But soon enough I realized that growth with equity cannot endure if it is attained at the cost of environmental degradation. This is why when some say Indonesia could one day reach 10 % growth, I say : “Perhaps, but at what environmental costs ? Its not worth it”. That’s what I say. 

We must create and distribute wealth without diminishing the bounty of our natural environment. In that way we can meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. 

A key part of sustainable growth with equity is recognizing that the serious climate and environ-mental problem that planet earth faces are not imagined. That is why we need to re-fashion our life style so that we live to meet our need, not greed. 

On that basis, to the three policy pillars of my Government—pro -growth, pro-job and pro-poor—I added a fourth: pro-environment.

Strangely, there are still those who ask the question: is it possible to strike a balance between growth with equity and sustainable development? I say it is not only possible. It is an imperative. Yes, we can strike that balance.

We can achieve sustainable forestry while still improving the livelihood of the rural poor. 

We can maintain the trajectory of our economic growth while reducing our greenhouse gas emissions. 

We can harvest the renewable resources of our oceans and seas while conserving their biodiversity and protecting their pristine integrity.

Ladies and Gentlemen,
About our oceans and seas: people often forget that they form the larger part of our planet. That is why I am so pleased to have initiated and nurtured the regional collaboration called the Coral Triangle Initiative (CTI). 

The area known as the coral triangle is magnificent. Indonesia alone has many seas in that area: the Arafura sea, the Banda sea, the Celebes sea, the Halmahera sea. Its treasure of biodiversity in this chain of ecosystem is simply immense. It is so breathtakingly beautiful and bountiful it has been celebrated as the “Amazon of the seas.” Our people fish, swim, sail and play in these amazing waters. Our way of life and our culture and values are all about mother earth and its wondrous oceans. We cannot help but admire and love it. What we often forget is the responsibility to protect these seas and the riches in it.

More significantly, this is an area that is critical to the livelihood of the peoples in our region. It is estimated that some 120 million people are directly dependent on CTI areas for their food security, and this has been the case for generations. It is where they make a living and make their way of life.

And yet it is an area that is under various threats to environmental and economic sustain-ability. It is being overfished. Human irresponsibility has resulted in the rapid destruction of its coral reefs. Marine life cycles within it are being disrupted. 

It is therefore critical to get the economics and the ecology right in the CTI area, and to do it in time before it is too late. 

That is why I did not hesitate to initiate and promote CTI in 2007. We worked with all sides to build it brick-by-brick so that this great idea can become an inter-governmental policy leading to regional collaboration. 

I knew it would not be a hard sell because no Government would want to see a degradation of their marine and coastal areas. So we got the ball rolling at the APEC Summit in Sydney in 2007. The CTI was recognized in the APEC Declaration. 

After the APEC Summit, we convened the World Ocean Conference in Manado in 2009, and produced the Manado Declaration. Six countries took part in this milestone event for the CTI: Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, the Philippines, Timor-Leste, Solomon Islands. This Manado Declaration became the basis for establishing a regional mechanism for Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security - now known as CTI CFF. 

We now have an interim regional secretariat. The next move would be to make it a permanent one. This will come after every CTI country has ratified the process. Indonesia is now in the process of ratification. We urge other CTI countries to accelerate their ratification process.

In the same way that we have committed ourselves to reducing our greenhouse gas emissions, we have made a national pledge to achieve 20 million hectares of marine protected areas across the country by 2020. At this moment, Indonesia has already secured 13.4 million hectares.

When Indonesia hosts APEC next year, we look forward to the economies on the Pacific Rim defining how to facilitate trade in a way that sustains and improves the bounty of the largest ocean on the planet. The lessons we have learned and continue to learn through the Coral Triangle Initiative will tell us how to build our economies while conserving the region’s unparalleled natural resource base. 

What I am telling you is that we are in the midst of a grand undertaking, and I invite each and every one of you in the business community to take part in it. This is not only a matter of conserving the environment, it is also a great way to ensure the well-being and prosperity of the local coastal communities. 

The concept of “sustainable growth with equity” – which I would like to believe is one of universal significance – would be a utopia unless all the stake-holders work together. This is why I always urge my Government to actively work with business and the NGOs and all those who share our common goal. And I also hope that business people and environmentalists can enhance their collaboration. They talk to one another instead of talking past one another. Within your conversa-tions, lie the answers to our global problems and challenges. 

Environment and business do not constitute a trade-off zero-sum game. In Indonesia, we have instances where the development of palm oil plantations goes hand-in-hand with conservation of endangered species. For example, there is a positive collaboration recently established to conserve orang utans by (Sinarmas) a large Indonesian plantation company and (Dr. Birute Galdikas), the international activist icon for orang-utans protection. We were happy to help facilitate that collaboration. 

The other example is the more difficult effort to conserve the few surviving Sumatran tigers, as their habitat is encroached upon by human economic activities. Large private companies collaborated to create sanctuaries for the tigers. 

Again, all this simply means doing the right thing, taking a calculated risk, and to be pragmatic and avoid being dogmatic in pursuing our common goals. 

Ladies and Gentlemen,
Before I conclude, let us think outside the box; let us not be stuck with old and timid ideas. When circumstances demand it, let us not let the perfect be enemy of the good. Let us find ways by which we can serve the cause of sustainable development together and thus prosper together. 

I therefore call on you to join hands with Indonesia and build a strong partnership among the business community, civil society and my Government. Let that partnership work through the development of wise and supportive policies, investment and financing, technology sharing and capacity building. 

And I am confident that it will work: it will make us all prosperous. It will also reassure us that we have done what is right for the planet we live on, the teeming millions whose life and livelihood depend on the environment, and future generations of humankind. 

I thank you